Situs Resmi Relawan Teman Ahok

Pemprov DKI Tidak Berwenang Menindak Pengelola Apartemen Bermasalah

Pemprov DKI Tidak Berwenang Menindak Pengelola Apartemen Bermasalah

Pemprov DKI Tidak Berwenang Menindak Pengelola Apartemen Bermasalah

TemanAhok –  Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti mengatakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengelolaan apartemen sangat terbatas.

Selama aturan yang dibuat pengelola apartemen tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), maka Pemprov DKI Jakarta tidak bisa menindak jika ada laporan penghuni yang tidak puas dengan pengelola apartemen.

Jadi kalau mereka melakukan kesewenang-wenangan terhadap penghuni, bila itu sudah diatur di AD/ART, kami tidak punya kewenangan untuk itu, kata Meli Budiastuti menjelaskan, ketika dihubungi,pada hari Senin 7 Agustus 2017.

jelaspoker

Sebelum perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (P3SRS) dibentuk di sebuah apartemen, biasanya pengembang sebagai pelaku pembangunan akan menjadi pengelola sementara.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwenang menerbitkan akta pengesahan P3SRS itu sebagai badan hukum.

Meli Budiastuti menjelaskan, P3SRS akan menjadi perkumpulan perwakilan pemilik apartemen yang dipercaya warga untuk mengelola benda, bagian, dan tanah bersama.

Setelah menjadi badan hukum P3SRS, tentunya ada AD/ART serta tata tertib penghunian yang diatur antara pendiri P3SRS dan anggotanya, kata Meli Budiastuti menjelaskan.

Selama pelaksanaan pengelolaan mengacu pada AD/ART, tentunya Pemda tidak bisa masuk terlalu jauh untuk melakukan penindakan atau apapun. Karena semua sudah terikat antara pihak mereka,kata Meli Budiastuti menjelaskan.

Jika penghuni merasa dirugikan dengan aturan yang dibuat pengelola, kata Meli Budiastuti menjelaskan, mereka bisa melapor ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta akan menjadi mediator untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Posisi kami hanya sebagai mediator. Kami dengar dan panggil kedua belah pihak, kata Meli Budiastuti menjelaskan.

Jika setelah mediasi masih terjadi dugaan pelanggaran, Pemprov DKI Jakarta bisa mengirimkan surat teguran terhadap P3SRS baik yang sudah disahkan maupun yang masih dipegang pengelola sementara.

Banyak juga yang kami kasih surat teguran. Bahwa Anda sebagai pengelola sementara, sebaiknya mereka melakukan secara transparan dan komunikasi yang baik, kata Meli Budiastuti menjelaskan.

“Daftarkan segera diri anda bersama kami di jelasbola, proses daftar-deposit-withdraw yang mudah dan cepat 24 jam, hanya dengan deposit 50 ribu saja anda sudah bisa bergabung bersama JELASBOLA Agen Judi Online Terpercaya”

JELASBOLA POSTING BANNER

Silahkan Hubungi Costumer Service JELASBOLA
Kami Siap Membantu Anda 24 jam non-stop.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *