Ahok Diboikot 4 Fraksi DPRD DKI Karena Memotong Anggaran Siluman Rp 12 Triliun

Ahok Diboikot 4 Fraksi DPRD DKI Karena Memotong Anggaran Siluman Rp 12 Triliun

Ahok Diboikot 4 Fraksi DPRD DKI Karena Memotong Anggaran Siluman Rp 12 Triliun

TemanAhok.info – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, boikot rapat yang hingga kini masih dilakukan empat fraksi partai politik di DPRD DKI terhadap Pemprov DKI, sebenarnya dilakukan karena permasalahan yang terjadi di masa lalu.

Permasalahan yang dimaksud adalah soal pemotongan anggaran siluman yang ditemukan dalam APBD DKI 2015 sebesar Rp 12 triliun.

Hasto mengatakan, masih ada pihak-pihak yang masih tidak senang dengan tindakan yang dilakukan Ahok sehingga mereka melakukan boikot. Ada empat fraksi yang melakukan boikot, yaitu Gerindra, PKS, PPP, dan PKB.

“Asal muasalnya karena kebijakan alokasi anggaran yang dipotong oleh Pak Ahok karena anggaran tidak bersentuhan langsung dengan rakyat,” kata Hasto di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017.

Menurutnya, tindakan pemotongan anggaran siluman tersebut membuat sebagian pihak yang berkepentingan jengah. Kesempatan ini, dimanfaatkan oleh para anggota DPRD untuk membalas Ahok.

BANDAR POKER ONLINE INDONESIA, AGEN POKER ONLINE INDONESIA, BANDAR POKER ONLINE, BANDAR DOMINO ONLINE, BANDAR ADUQ ONLINE, AGEN CAPSA ONLINE, ADUQ ONLINE, BANDARQ ONLINE, BANDAR POKER, JUDI POKER, JELASPOKER

jelas-Banner-Vertikal

“Di masa lalu kita melihat ketegangan dengan DPRD karena ada upaya untuk memasukan APBD Rp 12 triliun, beli UPS, anggaran tidak pro rakyat,” kata Hasto.

“Pak Ahok datang melawan politisasi anggaran untuk korupsi sehingga ini mungkin masih ada ketegangan di masa yang lalu dan kemudian mereka karena kepentinganya tidak terpenuhi melakuan aksi boikot,” kata Hasto.

Empat fraksi parpol yang memboikot Ahok tersebut menuntut Kementerian Dalam Negeri segera menetapkan kejelasan status Ahok sebagai Gubernur DKI.

Hasto mengatakan, Ahok dilindungi konstitusi untuk menyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun sebagai gubernur DKI.

Sebelumnya, Fraksi PKB, PKS, PPP, dan Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta melakukan boikot menuntut kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kembali aktif menjadi gubernur.

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindira, M Taufik menyatakan, keempat fraksi akan terus menolak rapat dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI selama tidak mendapat kejelasan atas status Ahok saat ini.

“Kami sudah sepakat. Selama posisinya seperti itu kami tidak mau membahas apapun yang berkaitan dengan eksekutif,” kata Taufik.

“Daftarkan segera diri anda bersama kami di jelasbola, proses daftar-deposit-withdraw yang mudah dan cepat 24 jam, hanya dengan deposit 50 ribu saja anda sudah bisa bergabung bersama JELASBOLA Agen Judi Online Terpercaya”

JELASBOLA POSTING BANNER

Silahkan Hubungi Costumer Service JELASBOLA
Kami Siap Membantu Anda 24 jam non-stop.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook